Makalah Analisis kebutuhan

B I

PENDAHULUAN

A.    LATAR BELAKANG

Seiring dengan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan, dewasa ini  dalam sistem desentralisasi pendidikan setiap sekolah memiliki kesempatan yang luas dalam pengembangan kurikulum sesuai dengan kebutuhan daerah dan karakteristik siswa yang berbeda. Untuk  membantu para pengembang kurikulum termasuk guru di sekolah diperlukan suatu model rancangan instruksional sesuai dengan jenis model kurikulum yang berorientasi pada pencapaian kompetensi sesuai dengan model kurikulum yang berlaku dewasa ini.

       Disain instruksional dapat dipandang sebagai suatu sistem. Sistem adalah satu kesatuan komponen yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.  Penentuan komponen beserta analisisnya dapat menjamin keberhasilan pencapaian tujuan.  Oleh karena itu   penelitian  mengenai sistem instruksional sangat diperlukan untuk ketercapaian kompetensi seperti  yang digariskan dalam kurikulum.

1

       Sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai, melalui Research and Development, penelitian ini  menghasilkan model pengembangan Disain Sistem Instruksional yang berorientasi pada pencapaian kompetensi (DSI-PK) yang dapat digunakan guru sebagai pedoman dalam merancang sistem pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum.Dalam penerapan DSI-PK ada beberapa prosedur yang harus dilakukan ada hasil yang diharapkan dapat di dapatkan secara maksila, prosedur itu antara lain , analisis kebutuhan, pengembangan dan alat evaluasi.

B.     RUMUSAN MASALAH

Dari penjabaran singkat pada latar belakan maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini, antara lain :

1.      Bagaimana langkah-langkah dalam menganalisis kebutuhan ?

2.      Apa saja yang menjadi Sumber analisi kebutuhan ?

BAB II

PEMBAHASAN

A.    pengertian analisis kebutuhan

Didalam ensiklopedia evaluasi yang disusun oleh Anderson dan kawan-kawan, analisis kebutuhan diartikan sebagai suatu proses kebutuhan sekaligus menentukan prioritas. Need Assessment (analisis kebutuhan) adalah suatu cara atau metode untuk mengetahui perbedaan antara kondisi yang diinginkan/seharusnya (should be / ought to be) atau diharapkan dengan kondisi yang ada (what is)[1]. Kondisi yang diinginkan seringkali disebut dengan kondisi ideal, sedangkan kondisi yang ada, seringkali disebut dengan kondisi riil atau kondisi nyata. Analisis kebutuhan sebagai suatu proses formal untuk menentukan jarak atau kesenjangan antara keluaran dan dampak yang nyata dengan keluaran dan dampak yang diinginkan, kemudian menempatkan deretan kesenjangan ini dalam skala prioritas lalu memilih hal yang paling penting untuk diselesaikan masalahnya. Need Assessment dapat diterapkan pada individu, kelompok atau lembaga (institusi).

3

Pengertian tersebut sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Seels dan Glasgow (1990) yang menyatakan bahwa analisis kebutuhan adalah proses mengumpulkan informasi tentang kesenjangan dan menentukan prioritas dari kesenjangan tersebut untuk dipecahkan.[2]

Ada beberapa hal yang melekat pada pengertian analisis kebutuhan (need assessment), seperti yang dikemukakan baik oleh mcneil maupun oleh Glasgow[3]. Pertama, Need Assessment merupakan suatu proses artinya ada rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan need assessment.  need assessment  bukanlah suatu hasil, akan tetapi suatu aktivitas tertentu dalam upaya mengambil keputusan.

Kedua, Kebutuhan itu sendiri pada hakikatnya adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. dengan demikian maka, need assessrnent itu adaiah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang kesenjangan yang seharusnya dimiliki setiap siswa dengan apa yang telah dimiliki.

Kegiatan melaksanakan need assessment merupakan suatu kegiatan yang pertama kali harus dilakukan dalam setiap model desain sistem instruksional. Hal ini menunjukkan begitu pentingnya melacak nformasi tentang harapan dan kenyataan yakni kemampuan yang harus dimiliki dengan kemampuan yang telah dimiliki.

B.     LANGLAH-LANGKAH ANALISIS KEBUTUHAN

Sebagai suatu proses , need assissment terdiri atas rangkaian kegiantan yang diawali oleh kegiatan mengumpulkan informasi dan berakhir pada perumusan masalah.

Secara lengkap kegiatan need assissment digambarkan oleh Glasgow dalam komponen – komponen need assessment, atara lain :

1.      Tahapan pengumpulan informasi

Dalam merancang.pembelajaran pertama kali seorang desainer perlu memahami terlebih dahulu informasi tentang siapa dapat mengerjakan apa, siapa memahami apa, siapa yang akan belajar, kendala-kendala apa yang akan dihadapi,dan bagaimana pengaruh keadaan keadaan tertentu terhadap karakteristik siswa. Berbagai informasi yang dikumpulkan akan bermanfaat dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai beserta skala prioritas dalam proses pemecahan masalah.

Witkin (1984) mendefinisikan analisis kebutuhan, sebagai proses membuat keputusan dengan memanfaatkan informasi yang  dikumpulkan.

Tiga hal yang dapat diingat dalam proses  perencanaanpengumpulan data :

·         Apa yang anda ingin ketahui?

·         Bagaimana yang anda dapat lakukan dalam proses pengumpulan data tersebut?

·         Siapa yang dapat dijadikan sumber informasi dalam proses  pengumpulan data  tersebut?[4]

Data-data yang terkumpul akan bermanfaat dalam menentukan dan menyusun langkah-langkah selanjutnya, Yang jelas seorang desainer pembelaiaran dalam proses merancang sistem pembelaiaran harus berpijak pada informasi yang terkumpul.

Seorang pengumpul data perlu memiliki kemampuan dalam pelaksanaan teknis, misalnya dalam melakukan wawancara, observasi, serta dalam memanfaatkan sumber yang ada. Sebaiknya proses pengumpulan data, tidak dilakukan hanya dengan satu teknik saja melainkan bisa dilakukan berbagai jenis teknik pengumpulan data secara bersarnaan. Misalnya ketika seorang pengumpul data melakukan wawancara sekaligus ia iuga melakukan observasi dan mungkin melakukan studi dokumentasi.

2.      Tahapan identifikasi kesenjangan

Dalam mengidentifikasi kesenjangan Kaufman dan English (1979), menjelaskan identifikasi keseniangan melalui Organizational Elements Model (OEM). Dalam model OEM, Kaufman menjelaskan adanya lima elemen yang saling berkaitan. Dua elemen pertama, yaitu input dan prosesadalah bagaimana menggunakan setiap potensi dan surnber yang ada; sedangkan elemen terakhir meliputi produk, output dan outcome merupakan hasil akhir dari suatu proses.

Selanjutnya untuk lebih jelas maka digambarkan sebagai berikut :[5]

INPUT

PROSES

PRODUK

OUTPUT

OUTCOME

 

·         Input; kondisi yang tersedia pada saat ini, misalnya tentang  keuangan, waktu, bangunan, guru, pelajar, problem, tujuan,  materi kurikulum.

·         Proses; meliputi pelaksanaan pendidikan yang berjalan yang terdiri atas pola pembentukan staf,  pendidikan yang  berlangsung sesuai dengan kompentensi, perencanaan,  metode, pembelajaran individu, dan kurikulum yang  metode, pembelajaran individu, dan kurikulum yang  berlaku.

·         Produk; meliputi penyelesaian pendidikan, keterampilan,  pengetahuan, dan sikap yang dimiliki, serta kelulusan tes  kompetensi

·         Output; meliputi ijazah kelulusan, keterampilan prasyarat, lisensi.

·         Outcome; hasil akhir yang diperoleh

3.      Analisis Performace

Analisis performance meliputi beberapa hal di antaranya :

·         Mengidentifikasi guru. Bagaimana kinerja guru selama ini dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan pembelajaran? Analisis performance mengenai hal ini perlu dilakukan, sebab bagaimanapun lengkap dan tersedianya segala kebutuhan pembelajaran maka tidak akan bermakna manakala kemampuan guru tidak menunjang. Menganalisis performance guru tidak terbatas pada penguasaan materi pernbelaiaran saja, akan tetapi iuga terhadap keterampilan dalam mengelola pembelajaran misalnya keterampilan dalam penggunaan berbagai strategi pembelajaran, pefnanfaatan alat, bahan dan sumber belafar serta kernarn. puan melaksanakan evaluasi hasil belajar siswa.

·         Mengidentifkasi sarana dan kelengkapan penunjang. Bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana yang dapat menunjang keberhasilan pembelajaran? Diakui, adanyakesenjangan bisa teriadi manakala proses pembelajaran tidak ditunjang oleh sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Seorang desainer pembelajaran perlu mengevaluasi dan menganalisis kondisi ini, sebab bagaimanapun idealnya suatu pemecahan masalah yang diusulkan akhirnya akan kembali pada tersedia atau tidaknya sarana pendukung. Sistem pendidikan cenderung akan efektif manakala didukung oleh ketersediaan fasilitas sebagai sumber pendukung.

·         Mengidentifikasi berbagai kebijakan sekolah. Bagaimana kebijakan-kebijakan sekolah dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran? Untuk menunjang keberhasilan, pimpinan sekolah perlu menerbitkan berbagai kebijakan yang dapat rnemfasilitasi guru dalam melaksanakan programnya. Dengan demikian, pimpinan sekolah dituntut untuk terbuka terhadap segala permasalah yang dihadapi semua unsur yang berkepentingan dalam pelaksanaan program sekolah baik terbuka terhadap guru, komite dan orang tua siswa dan unsur lainnya.

·         Mengidentifikasi iklim sosial dan iklim psikologis. Bagaimana suasana disekolah? Apakah sekolah memiliki iklim yang baik sehingga dapat mendukung keberhasilan setiap program? Iklim sosial adalah hubungan yang baik antara semua unsur sekolah; sedangkan iklim psikologis suasana kebersamaan antara semua unsur sekolah.

4.      Mengodentifikasi kendala beserta sumber-sumbernya

Tahap keempat dalam need assesstnent adalah mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul beserta sumber-sumbernya.Dalam pelaksanaan suatu program berbagaikendala bisa muncul sehingga dapat berpengaruh terhadapkelancaran suatu program. Berbagai kendala dapat meliputi,waktu, fasiliias, bahan, pengelompokan dan komposisinya, filosofi, personal, dan organisasi.  Sumber-sumberkendala bisa berasal dari:

 pertama, orang yang terlibatdalam suaru program pembelaiaran, misalnya guru-kepalasekolah, dan siswa itu sendiri. Termasuk iuga dalam unsurorang ini adalah unsur filsafat atau pandangan orang terhadappekerjaannya, motivasi keria, dan kemampuan yangdimiilkinya.

kedua, fasilitas  yang ada, di dalamnya meliputiketersediaan dan kelengkapan fasilitas sertakondisi fasilitas. Dan Ketiga, berkaitan dengan jumlah pendanaan besertapengaturannya.

5.      Identifikasi karakter Siswa

Tujuan utama dalam desai pembelajaran adalah memecahkan berbagai problema yang dihadapi siswa, oleh karena itu hal-hal yang berkaitan dengan siswa adalah bagia dari need assissment. Identifikasi yang berkaitan dengan siswa diantaranya adalah tentang usia, jenis kelamin, level pendidikan, tingkat sosial ekonomi, latar belakang, gaya belajar, pengalaman dan sikap.

6.      Identifikasi tujuan

Kaufman (1983) mendefinisikan need assessrnent sebagai suatu proses mengidentifikasi, mendokumentasi dan menjustifikasi kesenjangan antara apa yangterjadi dan apa yang akan dihasilkan melalui penentuan skala prioritas dari

setiap kebutuhan. Definisi yang dikemukakan oleh Kaufman berhubungan erat dengan tujuan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu, mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai merupakan salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan dalam proses need assesstnent.

7.      Penentuan permasalahan

Tahap akhir dalam proses analisis kebutuhan adalah menuliskan pernyataan masalah sebagai pedoman dalam penyusunan proses desain instruksional. Penulisan masalah pada dasarnya merupakan rangkuman atau sari pati dari permasalahan yang ditentukan. Pernyataan masalah harus ditulis secara singkat dan padat yang biasanya tidak lebih dari satu atau dua paragraf.

C.    SUMBER ANALISIS KEBUTUHAN

Seperti yang telah dijelaskan desain instruksional berorientasi pencapaian kompetensi, adalah sistem desain yang dikembangkan untuk mendukung keberhasilan kurikulum yang berorientasi pada kompetensi, seperti Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Secara umum ada dua jenis analisis kebutuhan, yakni analisis kebutuhan akademis dan nonakademis.

1.     Analisis kebutuhan akademis

Analisis kebutuhan akademis adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa sesuai dengan kurikulum yang berlaku yaitu KTSP. Kompetensi yang harus dicapai oleh KTSP tercermin dari Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan (SI dan SKL) sebagai standar kemampuan minimal yang harus dicapai.

Dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab V Pasal 26 dijelaskan Standar Kompetensi Lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan  mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Standar Kompetensi Lulusan pada jenjang pendidikan menengah umum bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan  mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Standar Kompetensi Lulusan pada jenjang pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan  mengikuti pendidikan lebih lanjut  sesuai dengan kejuruannya.[6]

2.     Analisis kebutuhan nonakademis

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 Ayat 1, menjelaskan bahwa daerah dapat mengembangkan kurikulum muatan lokal, yakni kurikulum yang memiliki kekhasan sesuai dengan kebutuhan daerah, serta aspek pengembangan diri yang sesuai dengan minat siswa. Selanjumya ayat2, menjelaskan bahwa kurikulum pada semua jenjang dan ienis pendidikarr dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Atas dasar itulah, dalam proses pengembangan desain pembelajaran sekolah memiliki ruang yang cukup luas untuk mengembangkan isi kurikulum sesuai kebutuhan siswa, potensi, dan karakteristik daerah masing-masing.

Baik dalam proses pengembangan maupun proses implementasi kurikulum, siswa harus menjadi tumpuan utama, artinya seluruh proses pengembangan dan implementasi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan siswa. Pada kenyataannya yang dibutuhkan siswa bukan saja ke-butuhan akademis, yakni kebutuhan untuk menguasai konsep dan pinsip seperti yang disaiikan dalam berbagai mata pelajaran atau bidang studi, akan tetapi iuga kebutuhan nonakademis yakni berbagai kebutuhan yang berkenaan dengan potensi, minat dan bakat setiap siswa sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Dalam konteks inilah perlu dilaksanakan studi kebutuhan nonakademis setiap siswa.

Ada sejumlah prinsip pengembangan kebutuhan nonakademis, yaitu :

a.       Tidak bertentangan dengan filsafat atau pandangan hidup bangsa yaitu nilai-nilai pancasila.

b.      Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai lokal dimana siswa itu berada.

c.       Dikembangkan untuk meningkatkan nilai-nilai kebangsaan atau untuk menumbuhkankembangkan budaya nasional.

d.      Dikembangkan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

e.       Dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan berkompetensi pada masyarakat global.[7]

BAB III

PENUTUP

A.    SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan, bahwa model DSI-PK merupakan salah satu model pengembangan sistem pembelajaran yang berorientasi pada tuntutan sosial kedaerahan dengan mengutamakan sejumlah kompetensi yang dibutuhkan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari sehingga peserta didik dapat survive menjalani kehidupannya.

B. SARAN

Untuk dapat melaksanakan kurikulum yang telah dirancang sesuai tujuan pendidikan, yakni kurikulum berorientasi pencapaian kompetensi siswa (KBK/KTSP), sebaiknya diadakan penataran, dan sejenisnya bagi para pendidik, agar lebih dapat menerapkan kurikulum sesuai dengan yang diharapkan.

14

 

DAFTAR PUSTAKA

15

Sanjaya .Wina,  Perencanaan Dan Desain Pembelajaran, Kencana:Jakarta, 2008

http://neozonk.wordpress.com/2010/02/16/manajemen-teknologi-pendidikan-16022010/

http://teknikind.blogspot.com/2010/05/need-assessment.html

http://tepenr06.wordpress.com/2011/09/19/analisis-konten-dan-tujuan

ANALISIS MERANCANG KEBUTUHAN

Makalah ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Desain Pembelajaran Semester VI Jurusan Tarbiyah Prodi MPI Kelp.1

Oleh:

                        NAMA                                                            NIM

                        MILAWATI NUR                                         02.09.3018

                        EKA DEWI ASRIYANTI                            02.09.3021

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)

WATAMPONE

2012

 

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمٌد وعلى اله وصحبه اجمعين.

Puji syukur sedalam-dalamnya, penulis panjatkan ke hadirat Allah swt karena dengan izin-Nya jualah, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada junjungan Nabiyullah Muhammad saw, serta segenap keluarga dan pengikut-pengikutnya.

Oleh karena itu, penulis dengan penuh suka-cita menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang dengan ikhlas telah membantu penulis dalam menyusun makalah ini. Hanya kepada Allah jualah penulis memohon balasan atas jasa-jasa mereka.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan, terlebih bagi diri penulis sendiri. Sekaligus tulisan ini menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak terkait. Amin Yaa Rabbal  Alamin

Watampone,  23  Maret 2012

ii

                 Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL                                                                                       i

KATA PENGANTAR                                                                                    ii

DAFTAR ISI                                                                                                   iii

BAB I PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang                                                                               1

B.     Rumusan Masalah                                                                           2

BAB II PEMBAHASAN

iii

A.    Pengertian Analisis Kebutuhan                                                      3

B.     Langkah-Langkah Analisis Kebutuhan                                          4

C.     Sumber Analisis Kebutuhan                                                           11

BAB III PENUTUP

A.    Simpulan                                                                                         14    

B.     Saran                                                                                               14

DAFTAR PUSTAKA                                                                                     15

---

[1]http://teknikind.blogspot.com/2010/05/need-assessment.html

[2]http://tepenr06.wordpress.com/2011/09/19/analisis-konten-dan-tujuan

[3] Wina Sanjaya. Perencanaan Dan Desain Pembelajaran.(Cet:I. Kencana:Jakarta. 2008). h.92

[4]Ibid. H. 94

[5]Ibid. H. 95

[6]Ibid, H. 101-102

[7]Ibid, h. 120

birokrasi

BAB I

PENDAHULUAN

A.    LATAR BELAKANG

Apa yang dimaksud dengan birokrasi? Secara etimologis, birokrasi berasal dari kata Biro (meja) dan Kratein (pemerintahan), yang jika disintesakan berarti pemerintahan Meja. Tentu agak 'lucu' pengertian seperti ini, tetapi memang demikianlah hakikat birokrasi oleh sebab lembaga inilah tampak kaku yang dikuasai oleh orang-orang di belakang meja. Mengapa demikian ?

Birokrasi di negara-negara berkembang khususnya di Indonesia mempnyai ciri-ciri sesuai dengan gambaran konsep “Birokrasi Sala”. Birokrasi  di negara yang sedang berkembang digambarkan dengan adanya heterogenitas, formalisme dan overlapping.

B.     RUMUSAN MSALAH

1.      Apa yang dimaksud dengan biokrasi ?

2.      Apa yang dimaksud dengan budaya biokrasi dalam pembangunan ?

C.     TUJUAN DAN MANFAAT

1.      Mahasiswa dapat mengetahui pengertian dari biokrasi.

2.      Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana budaya biokrasi dalam pembangunan.

BAB II

PENGERTIAN

A.    PENGERTIAN BIOKRASI

Birokrasi adalah alat kekuasaan bagi yang menguasainya, dimana para pejabatnya secara bersama-sama berkepentingan dalam kontinuitasnya. Ditinjau dari sudut etimologi, maka perkataan birokrasi berasal dari kata bureau dan kratia (Yunani), bureau artinya meja atau kantor dan kratia artinya pemerintahan. Jadi birokrasi berarti pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dari meja ke meja. Max Weber memandang Birokrasi sebagai suatu istilah kolektif bagi suatu badan yang terdiri atas pejabat-pejabat atau sekelompok yang pasti dan jelas pekerjaannya serta pengaruhnya dapat dilihat pada semua macam organisasi. Sedangkan Michael G. Roskin, et al., menyebut pengertian birokrasi. Bagi mereka birokrasi adalah "setiap organisasi yang berskala besar yang terdiri atas para pejabat yang diangkat, di mana fungsi utamanya adalah untuk melaksanakan (to implement) kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh para pengambil keputusan (decision makers). Idealnya, birokrasi merupakan suatu sistem rasional atau struktur yang terorganisir yang dirancang sedemikian rupa guna memungkinkan adanya pelaksanaan kebijakan publik yang efektif dan efisien.

Dalam pemerintahan, kekuasaan publik dijalankan oleh pejabat pemerintah atau para birokrat yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan peranan dan fungsinya dalam sistem birokrasi negara dan harus mampu mengendalikan orang-orang yang dipimpinnya. Birokrasi dalam hal ini mempunyai tiga arti, yaitu :

1.      Sebagai tipe organisasi yang khas;

2.      Sebagai suatu sistem;

3.      Sebagai suatu tatanan jiwa tertentu dan alat kerja pada organ negara untuk mencapai tujuannya.

Fritz Morstein Marx mengatakan (terjemahan) : “bahwa tipe organisasi yang dipergunakan pemerintah yang modern untuk pelaksanaan berbagai tugas-tugas yang bersifat spesialis, dilaksanakan dalam sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah”.

Birokrasi juga dimaksudkan untuk mengorganisir secara teratur suatu pekerjaan yang dilakukan banyak orang, birokrasi adalah tipe dari suatu organisasi untuk mencapai tugas-tugas administrasi besar dengan cara mengkoordinasi secara sistematis atau teratur pekerjaan dari banyak orang. Birokrasi sebagai suatu sistem kerja dimaksudkan sebagai sistem kerja yang berdasarkan atas tata hubungan kerja sama antara jabatan-jabatan secara langsung mengenai persoalan yang formil menurut prosedur yang berlaku dan tidak adanya rasa sentimen tanpa emosi atau pilih kasih, tanpa pamrih dan prasangka.

Apa yang ingin ditonjolkan disini adalah suatu tata hubungan antara jabatan-jabatan, pejabat-pejabat, unit instansi dan departemen pemerintahan. Dalam tata hubungan ini, bagaimana suatu penyampaian gagasan, rencana, perintah, nilai-nilai, perasaan dan tujuan dapat diterima dengan baik oleh pihak lain sebagai penerima dengan cara penyampaiannya harus mudah dan tepat serta berdasarkan hukum. Birokrat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus dilandasi persepsi dan kesadaran hukum yang tinggi, adapun ciri-ciri birokrasi, yaitu :

1. Adanya pelaksanaan prinsip-prinsip organisasi dengan sepenuhnya;
2. Adanya peraturan yang benar-benar ditaati;
3. Para pejabat bekerja dengan penuh perhatian menurut kemampuan masing-masing (sense of belonging);
4. Para pejabat terikat oleh disiplin;
5. Para pejabat diangkat berdasarkan syarat-syarat teknis berdasarkan peraturan (meryt system);
6. Adanya pemisahan yang tegas antara urusan dinas dan urusan pribadi.

Dalam melaksanakan birokrasi negara, setiap pejabat dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi dengan dua asas, yaitu:

1.    Asas Legalitas

Asas ini berarti tidak ada satu pun perbuatan atau keputusan dari pejabat atau para birokrat yang bersangkutan, boleh dilakukan tanpa dasar suatu ketentuan undang-undang, untuk itu para pejabat atau para birokrat harus memperhatikan delapan unsur legalitas, yaitu peraturan tertulis, penyebaran atau penggunaan peraturan, tidak berlaku surut, peraturan bisa dimengerti, tidak bertentangan satu sama lain, tidak menuntut diluar kemampuan orang, tidak sering berubah-ubah dan sesuai antara peraturan dan pelaksanaannya.

2.    Asas Freies Ermessen atau Diskresi

Artinya pejabat atau para birokrat tidak boleh menolak mengambil keputusan dengan alasan tidak ada peraturan, oleh karena itu diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan menurut pendapatnya sendiri asalkan tidak melanggar asas legalitas.

Dalam setiap hal yang dikerjakan oleh aparatur administrasi negara, dapat dilihat apa yang menjadi hak, kewajiban, tanggung jawab serta peranan aparatur administrasi negara. Adapun hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang aparatur administrasi negara (birokrat) adalah :

1. Wajib atau taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib membuat suatu kebijaksanaan terhadap suatu hal walaupun tidak ada peraturan yang mengaturnya, hal ini sesuai dengan freies ermessen;
3. Harus sesuai dengan susunan pembagian tugas;
4. Wajib melaksanakan prinsip-prinsip organisasi;
5. Wajib melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

B.     BUDAYA BIROKRASI DALAM PEMBANGUNAN

Budaya birokrasi merupakan kesepakatan bersama tntang nilai-nilai bersama dalam kehidupan organisasi dan mengikat semua orang dalam organisasi yang bersangkutan. Oleh karena itu budaya birokrasi akan menentukan apa yang boeh dan tidak boleh dilakukan oleh para anggota organisasi, menentukan batas-batas normatif perilaku anggota organisasi, menentukan sifat dan bentuk-bentuk pengendalian dan pengawasan organisasi, menentukan gaya manajerial yang dapat diterima oleh para anggota organisasi, menentukan cara-cara kerja yang tepat dan sebagainya. Secara spesifik peran penting yang dimainkan oleh budaya organisasi (brokrasi) adalah membantu menciptakan rasa memiliki terhadap organisasi, menciptakan jatidiri para angota organisasi, menciptakan keterikatan emosional antara organisasi dan pekerja yang terlibat didalamnya, membantu menciptakan stablitas organisasi sebagai system social dan menemukan pola pedoman perilaku sebagai hasil dari norma-norma kebiasaan yang terbentuk dalam keseharian.

Begitu kuatnya pengaruh budaya organisasi (birokrasi) terhadap perilaku para anggota organisasi, maka budaya organisasi (birokrasi) mampu menetapkan tapal batas untuk membedakan dengan birokrasi lain. Mampu membentuk identitas organisasi da identitas kepribadian anggota organisasi, mampu mempermudah terciptanya komitmen organisasi daripada komitmen yang bersifat individual. Mampu meningkatkan kemantapan keterikatan system social dan mampu berfungsisebagai mekanisme pembuatan makna dan symbol-simbol kendali perilaku anggota organisasi.

Bentuk Budaya Birokrasi

1. Artifact : Pola perilaku yang visble atau tangble (dapat dilihat dan diamati) misalnya jargon, bahas lisan (ucapan), tulisan atau arsip, tata ruang kantor, struktur organisasi, cara berbusana dan ritual.
2. Belief and value: nampak dari bagimana orang berkomunikasi, menjelaskan, membenarkan apa yang dikatakannya dan dilakukannya.

Indokator Budaya Birokrasi

1. Perilaku regular saat orang berinteraksi yaitu pola perilaku sehari-hari dar aparat birokrasi dalam menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada msyarakat.
2. Bahasa yang digunakan dan ritual organisasi yaitu pemakaian bahasa yang baik, sopan dan santun dari para aparat birokrasi dalam berinteraksi dengan aparat birokrasi maupun dengan konsumen atau customer.
3. Norma-norma yang berlaku dalam kelompok kerja yaitu seperangkat aturan yang dibuat, disepakati bersama serta harus ditaati oleh semua aparat birokrasi.
4. Kebijakan kepegawaian merupakan keputusan yang dibuat oleh seorang pemimpin atau atasan dalam birokrasi dalam hal pengaturan kepegawaian para aparat birokrasi
5. Rule of the game yaitu aturan main yang wajib dipatuhi oleh semua aparat birokrasi dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara, sehingga tindakan aparat birokrasi tidak boleh menyimpang dari aturan yang tela ada.
6. Mekanisme kontrol dalam organisasi yang secara informal mengijinkan ataua melarang bentuk atau perilaku tertentu dalam organisasi.

Ciri-Ciri Budaya Birokrasi di Indonesia

Birokrasi di negara-negara berkembang khususnya di Indonesia mempnyai ciri-ciri sesuai dengan gambaran konsep “Birokrasi Sala”. Birokrasi  di negara yang sedang berkembang digambarkan dengan adanya heterogenitas, formalisme dan overlapping.

1.      Heterogenitas, ditandai dengan adanya fngsi administrative yang berdasarkan kekeluargaan tetap dilanjutkan secara diam-diam. Dibentuk organisasi baru untu menggantikan organisasi atas dasar kekeluargaan. Dibentuk norma-norma, akan tetapi norma-norma tersebut tidak dihiraukan. Dalam masyarakat tradisional, keluarga merupakan landsan bagi pemerintahan dan administrasi negara. Akibatnya jabatan-jabatan dalam pemerintahan diperuntukkan bagi anggota keluarga. Sedangkan dalam masyarakat yang lebih modern, jabatan didasaarkan pada rekruitmen formal, namun dalam manajemen kepegawaian banya keputusan yang dipengaruhi oleh kepentingan keluarga dan ikatan primordial.

2.      Formalisme, ditandai dengan adanya tingkat ketidaksesuaian antara apa yang tertulis dengan prakteknya. Serngkali pelaksanaan peraturan jauh dari norma-norma yang tersurat dan tersirat. Peraturan yang dibuat oleh orang modern, akan tetapi dalam prakteknya mengikuti norma norma tradisional.

3.      Overlapping, ditandai dengan adanya tumpang tindih antara urusan keluarga dan kantor. Hal ini dapat  terjadi karena adanya pengaruh keluarga dalam pelaksanaan fungsi dinas sedemikian rupa sehingga peraturan  ahanya diterapkan secara egas bagi pihak lain dan secara longgar bagi keluarga atau sana famili.

Terwujudnya masyarakat yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan, peranan birokrasi dalam pembangunan, didukung  kualitas penyelenggaraan Negara supaya terwujud pemerintahan yang demokratis, keadilan dan kepastian hukum, birokrasi yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan melayani, serta terciptanya ketertiban dan keamanan.

Kondisi Birokrasi kita saat ini masih diwarnai dengan praktek KKN dan penyalahgunaan wewenang, pelayanan publik belum seperti yang diharapkan masyarakat, kinerjanya belum efektif, efisien dan akuntabel, akibatnya menimbulkan ketidakpuasan/ketidakpercayaan masyarakat, seharusnya memperlancar, malahan memperlambat proses pembangunan, menghambat dunia usaha dan daya saing nasional.

Mengingat kondisi birokrasi saat ini dan pentingnya peranan birokrasi dalam menopang keberhasilan pembangunan dan peningkatan daya saing nasional, maka pembangunan birokrasi selalu menjadi perioritas nasional.

Arah Kebijaksanaan reformasi birokrasi dalam RPJPN 2005-2025. Tahun 2005  bidang pembangunan dititik beratkan dalam bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, bidang ekonomi, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang sarana dan prasarana, bidang politik, bidang pertahanan keamanan, bidang hukum dan aparatur, bidang wilayah dan tata ruang, bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, tahun 2025 tercipta Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Pembangunan aparatur Negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur Negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, dipusat maupun didaerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan dibidang lainnya.

Arah kebijaksanaan reformasi birokrasi dalam buku II (Perioritas Bidang) RPJMN 2010-2014. Tahun 2010 diperioritaskan pada bidang: sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana dan prasarana, politik, pertahanan keamanan, hukum dan aparatur, wilayah dan tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup, tahun 2014  diharapkan terciptanya masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Kebijakan pembangunan di bidang aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan fokus perioritas: peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Tahapan pembangunan bidang aparatur dalam RPJMN 1 (2005-2009) penyelenggaraan desentralisasi san otonomi daerah yang tercermin dengan terjaminnya konsintensi seluruh peraturan pusat dan daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta tertatanya kelembagaan birokrasi dalam mendukung percepatan terwujudnya tata kepemerintahan yang baik. RPJM 2 (2010-2014) kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan, dan akuntabel, serta semakin meningkat yang ditandai dengan terpenuhinya standar pelayanan minimum disemua tingkatan masyarakat. RPJM 3 (2015-2019)  profesionalisme aparatur Negara dipusat dan daerah yang semakin mampu mendukung pembangunan nasional. RPJM 4 (2020-2025)  terwujudnya tata kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang professional dan netral.

Tunjangan kinerja merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi atas dasar kinerja yang telah di capai oleh seseorang individu pegawai. Kinerja individu pegawai yang dimaksud tentunya harus dengan kinerja yang hendak dicapai oleh instansinya. Tunjangan kinerja individu pegawai dapat meningkat atau menurun sejalan dengan peningkatan atau penurunan kinerja yang diukur berdasarkan indikator kinerja yang utama.

Upaya strategis yang melibatkan masyarakat dalam pencegahan korupsi, pendidikan anti Korupsi sejak dini, kurikulum anti korupsi, siswa, TK, SD, Sekolah Menengah, dikaitkan dengan agama, semua agama tidak membenarkan korupsi, kantin kejujuran dan warung kejujuran di sekolah, korupsi mengakibatkan ketimpangan pendapat dan ketidakadilan, pendidikan di luar sekolah, keluarga/orang tua/masyarakat

Penerapan Azas Transparasi, Penerapan UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, merilis kinerja instansi dalam website (misal:BPK dengan HAPSEMnya, laporan akuntabilitas kinerja  pemerintah, laporan keuangan instansi), Perlu dorongan pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam hal teknologi informasi, mengefektifkan lembaga pelayanan pengaduan masyarakat. Sistem pengawasan pada saat ini memungkinkan masyarakat menyampaikan pengaduan ke instansi pemerintah dan lembaga negara lainnya. Masyarakat dapat mengadukan masalah korupsi kepada lembaga penegak hukum, kepolisian, kejaksaan dan KPK, Perlu dikembangkan Wistle Blower system yang aman dalam mengungkap kasus korupsi melalui pengaduan dari  internal suatu intansi.

Pemberian penghargaan kepada masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, Peraturaturan Pemerintah No 71 Tahuun 2000  tentang tata cara pelaksanaan dan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dant pemberantasan Tipikor, yang berjasa membantu pencegahan dan pemberantasan Tipikor berhak mendapatkan penghargaan berupa piagam atau premi sebesar 2 permil dari keuangan negara yang dikembalikan.

BAB III

PENUTUP

A.    KESIPULAN

Dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara padahakekanya manusia tidak lepas dari proses administrasi dan birokrasi yang merupakan sistem dan rangkaian yang tidak terpisahkan.

Birokrasi adalah alat kekuasaan bagi yang menguasainya, dimana para pejabatnya secara bersama-sama berkepentingan dalam kontinuitasnya. Ditinjau dari sudut etimologi, maka perkataan birokrasi berasal dari kata bureau dan kratia (Yunani), bureau artinya meja atau kantor dan kratia artinya pemerintahan. Jadi birokrasi berarti pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dari meja ke meja.

Budaya birokrasi merupakan kesepakatan bersama tntang nilai-nilai bersama dalam kehidupan organisasi dan mengikat semua orang dalam organisasi yang bersangkutan. Oleh karena itu budaya birokrasi akan menentukan apa yang boeh dan tidak boleh dilakukan oleh para anggota organisasi, menentukan batas-batas normatif perilaku anggota organisasi, menentukan sifat dan bentuk-bentuk pengendalian dan pengawasan organisasi, menentukan gaya manajerial yang dapat diterima oleh para anggota organisasi, menentukan cara-cara kerja yang tepat dan sebagainya

B.     SARAN